Spektrum frekuensi dan biaya hak penggunaannya di laporan operator

Diperbarui 28 September 2026 · kira-kira 8 menit membaca

Operator seluler tidak bisa memancarkan sinyal di sembarang frekuensi. Mereka harus mendapat izin memakai pita tertentu dari negara, dan izin itu ada harganya. Biaya ini muncul di laporan keuangan sebagai pos yang besar, tetap, dan sulit dibandingkan antaroperator. Artikel ini menjelaskan konsep spektrum frekuensi, jenis izinnya, dan cara menemukan jejak biaya hak penggunaan (BHP) di laporan emiten seperti ISAT dan EXCL.

Spektrum sebagai sumber daya terbatas

Spektrum frekuensi radio adalah rentang gelombang yang dipakai untuk mengirim sinyal tanpa kabel: siaran radio, televisi, navigasi, satelit, sampai data seluler. Karena dua pemancar di frekuensi yang sama bisa saling mengganggu, negara membagi spektrum menjadi pita-pita dan menetapkan peruntukannya. Ensiklopedia daring berbahasa Indonesia mencatat bahwa penetapan ini bertujuan menghindari interferensi dan menjaga keserasian antara pemancar dan penerima, dan bahwa tabel alokasi Indonesia pernah diatur lewat Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2009 yang mengacu pada pedoman Uni Telekomunikasi Internasional (ITU).

Di Indonesia, urusan ini ditangani kementerian yang membidangi komunikasi, yang sejak akhir 2024 dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melalui direktorat jenderal yang mengurus sumber daya dan perangkat pos dan informatika (SDPPI).

Pita rendah, menengah, tinggi: kenapa harganya berbeda

Sifat fisika ini menjelaskan kenapa pita yang sama bisa dihargai berbeda oleh operator yang berbeda. Operator dengan jaringan menara padat mungkin lebih menghargai kapasitas, sementara yang mengejar cakupan luas lebih menginginkan pita rendah.

Dua bentuk izin: per pita dan per stasiun

Dalam praktik perizinan frekuensi di Indonesia dikenal dua bentuk yang sering disebut dalam laporan operator:

• Izin pita frekuensi radio (IPFR): izin memakai satu blok pita dengan lebar tertentu di wilayah tertentu. Operator seluler memperoleh pita utamanya dengan cara ini, termasuk melalui proses seleksi.
• Izin stasiun radio (ISR): izin untuk pemancar tertentu di lokasi tertentu, misalnya tautan gelombang mikro antarmenara.

Situs Ditjen SDPPI menyediakan layanan izin spektrum frekuensi radio dan fasilitas simulasi BHP frekuensi, sehingga siapa pun bisa melihat bahwa besaran biaya dihitung dengan rumus, bukan ditawar per kasus.

Biaya hak penggunaan (BHP) di laporan keuangan

BHP frekuensi adalah pembayaran operator kepada negara atas hak memakai spektrum. Untuk pita yang diperoleh lewat seleksi, operator umumnya menanggung pembayaran di awal dan pembayaran berkala selama masa izin. Rincian formula dan tarifnya ada di peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang berlaku; kami tidak mengutip angkanya karena belum dapat memverifikasi versi terbaru.

Di laporan keuangan, jejak BHP biasanya bisa dicari di tiga tempat:

1. Aset takberwujud: sebagian operator mencatat hak penggunaan pita sebagai aset yang diamortisasi selama masa izin.
2. Beban operasi: pembayaran berkala sering tampil sebagai beban frekuensi atau beban regulasi.
3. Komitmen dan liabilitas: kewajiban pembayaran masa depan disebut dalam catatan komitmen.

Karena kebijakan akuntansi bisa berbeda, bandingkan operator lewat total arus kas yang dikeluarkan untuk spektrum, bukan hanya satu pos beban.

Menghitung beban spektrum per pendapatan

Contoh rekaan: operator membukukan pendapatan Rp40 triliun setahun. Beban frekuensi berkala Rp4 triliun dan amortisasi hak pita Rp1 triliun. Total beban terkait spektrum Rp5 triliun, atau 12,5% dari pendapatan. Angka ini membantu menjawab: berapa bagian dari setiap rupiah pendapatan yang langsung kembali ke negara sebagai biaya frekuensi? Jika ARPU turun sementara beban spektrum tetap, porsinya membesar dan margin tertekan.

Yang sedang disiapkan regulator

Situs Ditjen SDPPI mencatat konsultasi publik rancangan peraturan menteri tentang tata cara seleksi pengguna pita frekuensi radio pada April 2024, dan konsultasi publik rancangan standar teknis perangkat BWA 5G di pita 3,3 GHz pada 31 Juli 2026. Konsultasi publik belum berarti keputusan; namun bagi pembaca saham operator, agenda seperti ini adalah penanda awal kemungkinan belanja spektrum di masa depan.

Spektrum dalam merger operator

Saat dua operator bergabung, pita yang mereka pegang ikut dikelola satu entitas. Regulator dapat menetapkan syarat tertentu atas penggunaan pita setelah merger. Bagi investor, catatan penting yang perlu dicari adalah apakah ada pita yang harus dilepas, bagaimana kewajiban BHP kedua perusahaan digabung, dan apakah masa izin masing-masing pita berbeda.

Pita frekuensi tidak berguna tanpa titik pemancar. Lihat bagaimana menara disewakan di artikel tenancy ratio.

Kotak tanya: Spektrum & BHP frekuensi